Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah memberikan arahan dalam Rakor pemerintahan tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang digelar di aula Kantor Camat Dolok Merawan Desa Dolok Merawan, Kamis pagi, (22/8).

Dolok Merawan, Fokus Berita.Com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serdang Bedagai mengulas kembali Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2007 tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di bidang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Gangguan (HO).
Pembahasan itu dirangkum dalam Rapat Kordinasi (Rakor) tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang digelar di aula Kantor Camat Dolok Merawan, di Desa Dolok Merawan, Kamis, (22/8). Rakor tersebut dipimpin langsung Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dan turut dihadiri Kabag Organisasi Hendry Suharto S.H, Kabag Pemerintahan dan Kerjasama (Pemjas) H. Chairin F. Simanjuntak, S.Sos, MM, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Drs. Nasrul Azis Siregar dan Camat se-Sergai.
Soekirman mengatakan, sebagai ujung tombak pemerintahan maka aparatur kecamatan dituntut mampu memberikan pelayanan prima, dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh kemudahan pelayanan secara murah, cepat dan berkualitas.
Tujuan dilaksanakan rakor ini, lanjutnya, sesuai dengan tuntutan amanat pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) khususnya pada pasal 126 ayat 2 yang menyatakan Kecamatan dipimpin oleh camat dan pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan PP. No 19 tahun 2008 tentang kecamatan.
Penyusunan kembali pendelegasian kewenangan bupati pada camat ini adalah tujuannya sesuai dengan dinamika maupun perkembangan dan kebutuhan pada masyarakat, sehingga dengan adanya rakor ini mempercepat pengambilan keputusan dalam memenuhi meningkatkan kualitas kinerja pelayanan umum dari pemerintah untuk masyarakat. Sebelum keputusan diambil, masukan-masukan dari camat tentang pelimpahan kewenangan itu nantinya akan dikonsultasikan lagi dengan kegiatan yang ada pada SKPD untuk mencapai sinkronisasi.
Selanjutnya, diharapkan melalui rapat ini dapat memberikan jalan keluar dan menyatukan persepsi maupun menjadi saran membangun antara kegiatan SKPD dengan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan. Kebijakan ini dengan mengkaji ulang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor. 13 Tahun 2007 jelas Soekirman.
Kabag Pemjas Chairin F. Simanjuntak dalam laporannya menyatakan kegiatan rakor pemerintahan ini dilaksanakan dengan lokus dan fokus di kecamatan untuk membahas dan mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peserta rapat ini menghadirkan para Camat dan Skpd terkait guna mensinkronisasikan dan finalisasi rancangan Perbup tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Gangguan (HO) yang sudah dibahas/direvisi beberapa kali dalam rapat tim tehnis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).(regar)