• Senin, 29 November 2021

Dewan Pers Dan Satgas Covid 19 Kerjasama Gelar Program Jurnalisme Ubah Laku, Tangkal Hoax

- Senin, 13 September 2021 | 17:57 WIB
Dewan Pers (istimewa)
Dewan Pers (istimewa)

FOKUS BERITA -Dewan Pers meminta pers berperan aktif dalam menangkal berbagai isu hoax terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Isu hoax mengenai PPKM di media sosial tersebut terangkum dalam laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Berdasarkan rangkuman Kominfo, isu hoax saat pemberlakuan PPKM mulai dari pemberlakuan PPKM Darurat untuk meredam demo mahasiswa, wilayah Piyungan, Yogyakarta tidak dibatasi kegiatan sampai pagi, masyarakat diminta memperbanyak pergi ke masjid di masa PPKM Darurat hingga isu hoax kecelakaan lalu lintas akibat pemadaman lampu selama PPKM.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Asep Setiawan mendorong pers di Indonesia untuk mengikuti panduan yang ada di dalam Undang-undang Pers.

"Mendorong perilaku wartawan yang memproduksi produk jutnalistik untuk mengikuti kode etik jurnalistik. Dalam kode etik jurnalistik disebutkan dalam pasal 5 yaitu tidak menyebarkan berita bohong," ujar Asep, melalui keterangan, Senin (13/9/2021).

Sementara itu, peran dalam kaitannya dengan menangkal isu hoax pada masa pandemi  Covid 19 .Dewan pers telah bekerja sama dengan Satgas Covid-19 menggelar program jurnalisme perubahan perilaku, di mana program tersebut melibatkan sekitar 3.000 wartawan.

"Ini salah satu instrumen di mana tadi berita hoax terutama seputar Covid tidak merupakan sumber berita dari publik," urainya.

Asep juga meminta awak pers tetap harus memberitakan sesuai dengan konteks yaitu memberitakan agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Berita yang tidak menimbulkan kesulitan masyarakat, tidak menimbulkan kontroversi. Kira-kira ini yang sudah kita laksanakan selama ini, bagaimana Dewan Pers menangkal berita hoax sekitar Covid-19 ini," ucapnya.

Asep memberikan tips untuk mengecek berita tetap sahih, faktual dan memiliki landasan yang benar. Pertama sudah kewajiban pers untuk memeriksa apakah kotennya kontroversial atau tidak.

"Jelas ini memerlukan cek kepada media lain tentang konten ini, yang kedua salah satu instrumen adalah memeriksa media masa terutama media online di sini apakah media ini baru atau baru dikenal publik," jelasnya.

Halaman:

Editor: Deetje Darmaputra

Tags

Terkini

Ternyata Kinerja Ekspor Indonesia Catat Rekor, Wow

Kamis, 16 September 2021 | 15:27 WIB

Kisah Peternak Ayam Ditangkap Polisi Karena Poster

Selasa, 14 September 2021 | 10:46 WIB

Kasus Covid-19 di Cilengkrang Turun Drastis

Senin, 13 September 2021 | 22:47 WIB
X